Kriminologi dan Hukum Pidana

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana

sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu

pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-

hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu dengan

penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan

undang-undang, sehingga kriminologi sering disebut sebagai

“signalwetenschap”. Bahkan aliran modern yang diorganisasikan oleh von

Liszt menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai

ilmu bantunya agar bersama-sama menangani hasil penyelidikan “politik

kriminal” sehingga memungkinkan memberikan petunjuk jitu terhadap

penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditujukan

untuk melindungi “warga negara yang baik” dari penjahat.

Dalam hubungan ini kiranya perlu diketengahkan mengenai fungsi

kriminologi terhadap hukum pidana. Menurut Prof. Sudarto, SH. Bahwa

fungsi kriminologi terhadap hukum pidana adalah :

1. Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku;

2. Rekomendasi guna perbaikan-perbaikan (J. Pinatel).

Selanjutnya dikatakan bahwa sistem pidana adalah bagian yang

penting dari KUHP. Kriminolgi memberi dasar yang esensiil yang tidak dapat

ditinggalkan untuk keseluruhan struktur sistem pidana. Hasil-hasil atau

penemuan-penemuan dalam kriminologi diperoleh dengan penelitian.

Penemuan-penemuan ini sangat bermanfaat untuk politik kriminal pada

umumnya dan politik hukum pidana pada khususnya, ialah dapat dijadikan

pertimbangan misalnya untuk kriminalisasi, dekriminalisasi, perubahan

undang-undang.

Adapun mengenai peranan kriminologi untuk poilitik hukum pidana,

Prof. Soedarto mengemukakan bahwa kriminologi bukan ilmu yang

melaksanakan kebijaksanaan, akan tetapi hasilnya dapat digunakan untuk

melaksanakan kebijaksanaan. Yang melaksanakan adalah unsur-unsur

pelaksanaan politik kriminal. Dalam melaksanakan politik, orang

mengadakan penilaian dan melakaukan pemilihan dari sekian alternatif yang

dihadapi. Menjalankan politik kriminal atau khususnya menjalankan politik

hukum pidana juga mengadfakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan

dan kemanfaatan.

Menurut beliau, kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan

informasi untuk itu dan policy maker yang bijak tidak boleh mengabaikannya.

“Mengabaikan hasil penelitian dari kriminologi membawa resiko terbentuknya

undang-undang yang tidak fungsional, bahkan mungkin undang-undang yang

disfungsional”.

Sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang relatif muda, kriminologi di

beberapa negara telah menunjukkan peranan yang berarti untuk

kepentingan masyarakat.

Terhadap kriminalisasi, Hermann Mannheim memberikan

pandangannya bahwa terhadapt pelbagai bentuk perbuatan anti sosial yang

tidak dijadikan tindak pidana dan banyak diantaranya yang seharusnya tidak

boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan :

1. Bahwa efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak

tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus

diselidiki apakah tentang kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang

sama dalam masyarakat;

2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah

tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang

penindakkannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab apabila ini

terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya;

3. Perlu diingat juga apakah tingkah laku tersebut merupakan sesuatu yang

tidak sesuai untuk dijadikan objek hukum pidana, artinya apakah

nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari

individu.

Kriminologi, khususnya bidang sosiologi hukum pidana yang

mengarahkan studinya pada proses pembuatan dan bekerjanya undang-

undang, dapat memberikan sumbangannya yang besar dalam bidang sistem

peradilan pidana yang berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan

dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum

seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun

korban kejahatan, disamping untuk perundang-undangannya sendiri.

 Ilmu hukum pidana merupakan ilmu atau pengetahuan yang secara

khusus mempelajari salah satu bagian tertentu dari ilmu hukum pada

umumnya, yaitu hukum pidana. Objek hukum pidana adalah peraturan-

peraturan hukum pidana positif, yaitu hukum pidana yang berlaku pada

suatu waktu tertentu di suatu negara tertentu. Jadi objek hukum pidana di

Indonesia adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku di

Indonesia.

Tugas utama hukum pidana adalah mempelajari dan menjelaskan

asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana

positif; mempelajari dan menjelaskan hubungan antara asas yang satu

dengan yang lainnya; setelah dipahami hubungan itu maka ditempatkan

dalam suatu sistematika agar dapat dipahami apa yang dimaksud dengan

hukum positif itu. Dalam tugas yang disebut paling akhir ini juga merupakan

cara hukum pidana melaksanakan tugasnya. Hukum pidana adalah aturan-

aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan oleh

undang-undang, sedangkan kriminologi adalah membahas gejala-gejala

tingkah laku manusia yang melanggar aturan, baik aturan hukum (pidana),

sosial, agama dan lain sebagainya. Keduanya dapat bertemu dalam kejahatan

yaitu tingkah laku atau perbuatan yang diancam dengan pidana.

 Perbedaaan hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya,

yaitu hukum pidana objek utamanya adalah menunjuk pada apa yang dapat

dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian

kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan

kepada hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Dalam hubungan dengan kaitan antara kriminologi dan hukum pidana

di atas, perlu diketengahkan pendapat H. Bianchi yang berusaha

mengungkapkan kriminologi sebagai “metascience” daripada hukum pidana

yakni suatu ilmu yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas di mana

pengertiannya dapat dipergunakan untuk memperjelas konsepsi-konsepsi

dan masalah-masalah yang terdapat di dalam hukum pidana. Jelaslah bahwa

“metascience” di atas, bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana

bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya.

oleh: Dasuki, SH. MH.