Konsumen dan Pelaku Usaha

Pengertian Konsumenda

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen manakah yang ingin dilindungi oleh UU ini? Pengetian konsumen
sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

Makalah Hukum Perlindungan Konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis ang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adana perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM MASA AWAL KEMERDEKAAN

A.    PENDAHULUAN

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada Hukum, apapun nama atau sebutannya yang mengatur pergaulan hidup mereka. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu.

Setiap persekutuan hidup, bagaimanapun modern dan primitifpun, harus berdasar pada jenis tertib. Tidak dapat dibayangkan ada persekutuan hidup yang tidak mengenal semacam ketertiban, dalam hal ini hukum yang mengatur tata hidup mereka. Hukum terdapat dimana saja/di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat; hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya.

Hukum Perbankan Syariah

JUAL BELI MURABAHAH
Murabahah adalah transaksi jual beli biasa, yaitu Bank membeli barang dari produsen, dan kemudian Bank menjualnya kembali ke nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh Bank dan nasabah.

Implementasinya dalam praktek adalah sebagai berikut:

Firman (30 tahun) adalah pengusaha tambang batu bara. Firman membutuhkan 50 unit dump truck untuk operasional tambangnya. Untuk mendanai pembelian 50 unit dump truck tersebut, Firman dapat memanfaatkan jasa Bank Syariah dengan skema murabahah.

Metode Penelitian Hukum

Catatan Metode Penelitian Hukum

Maaf klo rada berantakan namanya juga catatan, kebanyakan copas juga dari handout dosen >_<

Legal Promblems sbg Obyek Penelitian Hukum

Pembahasan soal hukum perburuhan dan ketenagakerjaan

Kali ini saya akan mencoba membahas masalah hukum perburuhan dan ketenagakerjaan sesuai soal2 yang ada dalam ujian. Tentunya dengan referensi mbah google ^^

1.     Perbedaan tenaga kerja dengan buruh/pekerja?

Jawab : 

Buruh/pekerja adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun jenis pekerjaan yang dilakukan.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     : 

1.      bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2.      bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa

Hukum Perlindungan Konsumen

A.    Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen

Mengenai Perlindungan konsumen diatur dalam UU No 8 tahun 1999. Maksud perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adannya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. ( Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999).

Kehadiran undang- undang perlindungan konsumen ini bertujuan untuk ( Pasal 3 UU No 8 Tahun 1999 ) ialah untuk :

a.       meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untk melindungi diri.

b.      mengangkat harkat dan martabat konsumen dgn cara menghindarkanya di exes negatif  dari pemakaian barang dan jasa

c.       meningkatkan pemberdayaan konsumen dlm memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sbg konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. dalam undang undang ini juga di jelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini di atur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu di atur karena untuk menghindari sikap negatuf pelaku usaha terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut.Undang undang tentang perlindungan konsumen ini memanag telah di terbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang undang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggung jawab produsen (pelaku usaha) dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen. contohnya adalah, Makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Sejarah Hukum Acara Perdata

1. Sejarah Singkat Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
   Untuk mengatahui Sejarah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka sebelumnya perlu diketahui bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku hingga saekarang belumlah terhimpun dalam sebuah kodifikasi. Herziene Ilandsch Reglement (HIR) merupakan salah satu sumber Hukum Acara Perdata peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sebenar

Perlindungan Konsumen

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Undang-undang no. 8 Tahun 1999

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Aasas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah:

1. Asas manfaat
Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas keadilan
Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas keseimbangan
Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan k

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA , PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA, KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN , TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA , SANKSI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Berdasarkan pasal 6 dan 7 undang-undang no 8 tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. hak pelaku usaha

• hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
• Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
• Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun sengketa konsumen.
• Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
• Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. kewajiban pelaku usaha

• bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
• Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan.
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Hukum Perkawinan

Perkawinan Perdata, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan ( Pasal 26 BW)

Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan II UUD 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam UU No 1 Tahun 1974.
Tetapi perkawinan sendiri dinilai sah apabila:

Catatan Kuliah Penitensier

Pengertian (secara Harafiah)

Keseluruhan hukum yang mengatur tentang pidana, pemidanaan, tindakan dan kebijaksanaan

Menurut Ahli:

Menurut Van Bemmelen

Hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan

Menurut Lamintang

Keseluruhan dari norma-norma yang mengatur lembaga-lembagapidana dan pemidanaan, lembaga penindakan, dan lembag-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembuat undang-undang dalam hokum pidana materil.
Sumber hukum penitensier( pasal 10 KUHP ) yang berbunyi pidana terdiri atas :
* Pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan)
* Pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim

SEJARAH NAMA INDONESIA

Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indocina dan Australia dengan aneka nama. Kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nan-hai ("Kepulauan Laut Selatan").

Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa ("Pulau Emas", diperkirakan Pulau Sumatera sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Kuliah Gengsi atau Kehormatan???

Pada sebuah data yang didapat, pada setiap tahunnya terdapat sekitar 1000 orang lulusan dari perguruan tinggi yang diwisuda. Dan permasalahannya sekarang akan muncul beberapa pertanyaan klasik yang akan tidak asing lagi didengar di telinga kita. Yaitu “kemana ilmu yang didapat itu akan mereka bawa?”

Dari data yang didapat diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 300 juta jiwa, 70 persen diantaranya adalah  penduduk diusia pencari kerja. Dan dipastikan mereka akan menyerbu pasar kerja, sehingga sangat menyeramkan bila membayangkan itu semua ditengah kekuatan pertumbuhan ekonomi indonesia yang tidak menentu.

HUKUM PERBANAN SYARIAH

A. PENGERTIAN

RIBA DALAM BAHASA INGGRIS (USURY ATAU INTEREST) SEDANGKAN RIBA BERASAL DARI BAHASA ARAB YAITU (ZIYADAH, ARAB/ADDITION, INGGRIS), YANG BERARTI: TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS UANG POKOK PINJAMAN (MASJFUK ZUHDI, 1997:102). RIBA DIHARAMKAN OLEH SEMUA AGAMA SAMAWI, KARENA DIANGGAP SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN MENURUT AGAMA YAHUDI, NASRANI, DAN ISLAM . SEBAGAIMAN FIRMAN ALLAH DALAM AL-QUR’AN:

(QS. AL-BAQARAH:275) “ALLAH TELAH MENGHALALKAN JUAL BELI DAN MENGHARAMKAN RIBA”

DALAM AL-QUR’AN TERDAPAT KATA “RIBA” TERULANG SEBANYAK DELAPAN KALI DAN TERDAPAT DALAM EMPAT SURAT, YAITU AL-BAQARAH, ALI IMRAN, AN-NISA’, DAN AR-RUUM. TIGA SURAT PERTAMA ADALAH MADANIYAH SEDANGKAN SURAT AR-RUUM ADALAH MAKKIYAH. TAHAP-TAHAP PENGHARAMAN RIBA DALAM AL-QUR’AN TAHAP PERTAMA, PENGGAMBARAN ADANYA UNSUR NEGATIVE DI DALAMNYA (QS. AR-RUUM:39) KEDUA, KECAMAN ATAS ORANG-ORANG YAHUDI MEMAKAN RIBA YANG MERUPAKAN ISYARAT TENTANG KEHARAMANNYA (QS. AN-NISA’:161) KETIGA, SECARA EKSPLISIT DINYATAKAN KEHARAMAN SALAH SATU BENTUKNYA DANN SECARA TEGAS MELARANG MEMAKAN RIBA SECARA BERLIPAT GANDA (QS. ALI IMRAN: 130) KEEMPAT, DIHARAMKAN SECARA TOTAL DALAM BERBAGAI BENTUKNYA (QS. AL-BAQARAH:275-280) .

SEBAGAIMANA JUGA DITERANGKAN DALAM KITAB YAHUDI TENTANG BUNGA YAITU KITAB DEUTERONOMY (UTANGAN) 23:19

“JANGANLAH ENGKAU MEMBUNGAKAN UANG KEPADA SAUDARAMU; BAIK UANG MAUPUN BAHAN MAKANAN ATAU APA PUN YANG DAPAT DIBUNGAKAN.”

Contoh Laporan Akhir KKN

LAPORAN  AKHIR

KULIAH  KERJA  NYATA 

PEMBELAJARAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(KKN – PPM)

Disusun Oleh :

Chrisyan Saputra

No. BP 0910112156

Fakultas Hukum

UN I V E R S I T A S    A N D A L A S

PADANG

2012

CONTOH RENCANA PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) bagian 2

Klo yang Q posting kemaren kepanjangan, ada RENJA ato PROKER yg lebih singkat ni teman-teman?? apa lagi klo ada Qta yang buat PROKER nya dadakan gini..??

Ni Q liat dari yang KKN dari daerah laen, cos yg Q posting kemaren kepanjangan kali formatnya tu,
n klo da format yg laen Q siap untuk ubah dhe....

Buat yang mau lihat, silahkan KLIK DISINI

CONTOH RENCANA PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN)

 A.    Rencana Jangka Panjang

·         Judul

Judul dari program ini, yaitu “ Community Mapping “

·         Tujuan

Membuat konsep perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, politis, keamanan, budaya, konservasi dan futuristik, agar didapatkan peta wilayah yang lengkap dan sesuai dengan pemanfaatannya oleh masyarakat. Selain itu juga dapat memberikan informasi kepada wisatawan yang datang ke daerah tersebut dan  para penanam modal yang ingin mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Bahan Ujian Hukum Asuransi

Dari Ona Vebta pada 24 Mei 2012 pukul 23:36 ·Facebook

  Asuransi kebakaran

Memberikan pertanggungan pada harta benda berupa gedung/bangunan rumah, kantor, hotel, pabrik, toko, dan lain-lain, berikut isinya (perabotan, perlengkapan, furniture, mesin-mesin, persediaan bahan baku serta barang jadi dan lain-lain) terhadap kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh resiko kebakaran, kejatuhan pesawat terbang, sambaran petir, peledakan dan asap.

Jenis asuransi kerugian yang memberikan jaminan/ganti rugi

A. Jaminan Standar Asuransi Kebakaran

  1. Kebakaran : Kebakaran yang ditimbulkan oleh api sendiri, akibat kurang hati-hati kesalahan pelayan sendiri, tetangga, perampok, ataupun sebab lainnya.

  2.  Petir : Kerusakan dan/atau kerugian terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat tersambar petir.

  3.  Peledakan : Segala macam ledakan terkecuali ledakan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh tenaga nuklir

  4.  Kejatuhan pesawat terbang : Kerusakan dan/atau kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan akibat Kejatuhan Pesawat Terbang atu Benda-benda yang jatuh dari Pesawat Terbang.

  5.  Asap : Asap yang berasal dari kebakaran harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan

  lanjutan

Jaminan Tambahan atau Perluasan

  Dengan tambahan Premi, maka jaminan Standard Asuransi Kebakaran Indonesia dapat diperluas dengan jaminan tambahan yang diinginkan.

Jaminan Terhadap Kerusakan Akibat :

  Kerusuhan dan Pemogokan, Kerusakan akibat Perbuatan Jahat, Tertabrak Kendaraan.

  Angin Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan Akibat Air.

  Tanah Longsor

  Biaya-biaya Pembersihan Puing

  Objek pertanggungan

  Objek Pertanggungan untuk jenis Asuransi Kebakaran ini adalah segala jenis Bangunan dengan segala macam kegunaan (okupasi), dan/atai isinya (diluar harga tanah).

Siapa yang menjadi tertanggung

  Yang dapat menjadi tertanggung dalam polis Asuransi Kebakaran adalah Setiap orang pemilik Bangunan dan / atau isinya Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yagn memberikan dana untuk pembelian dan bangunan dimaksud dijadikan agunannya.

  Prosedur Klaim

      Memberikan laporan melalui telepon 1x 24 jam, disusulkan dengan laporan tertulis serta melengkapi dokumen pendukung

      Surat pengajuan klaim.

      Estimasi klaim yang diajukan.

      Bila diperlukan Perusahaan Asuransi akan menunjuk “Lost Adjusters” untuk melakukan penelitian dan perhitungan kerugian

Sebab-sebab terjadinya kebakaran ada 3 (tiga) faktor :

   1. Faktor manusia (sabotase, )

2. Faktor alat/mesin (gesekan, sambung singkat)

3. Faktor alam (gunung berapi, petir)

Prosedur Pengajuan Ganti Rugi Asuransi Kebakaran

  Berdasarkan azas Indemnity, asuransi hanya dapat menempatkan kembali Tertanggung yang telah mengalami musibah kepada keadaan finansial sesaat sebelum terjadinya musibah tersebut. Jadi Tertanggung tidak dibenarkan mencari atau mendapat keuntungan dari klaim asuransi.

  Penunjukan Loss Adjuster

  Dari hasil survei akan diketahui apakah klaim merupakan kasus sederhana atau rumit. Bila sederhana, maka klaim akan ditangani sendiri oleh perusahaan, tetapi jika rumit atau jumlahnya cukup besar atau penanganan klaim akan memakan waktu lama, maka claim assessment diserahkan kepada Loss Adjuster yang ditunjuk oleh penanggung dengan pemberitahuan kepada tertanggung.

  Baik untuk kasus klaim yang ditangani sendiri maupun oleh Loss Adjuster, tertanggung harus tetap menyediakan dokumen-dokumen pendukung klaim. Tahap selanjutnya adalah penanggung mempelajari laporan dari Loss Adjuster.

Kerja Santai Mendapatkan Uang Dari Internet

Dunia internet merupakan prospek yg bagus untuk berbisnis, karena tertarik oleh ajakan seorang teman sayapun mencoba untuk ikut bergabung. Dan,,,,, Waw...!!! dalam 3 hari saya dah balik modal dan uang tetap mengalir kerekning saya walaw saya sedang tertidur lelap..!!!

penasaran bukan..??

Bagaimana memulai bisnis internet dan hasilkan uang pada hari yang sama…

Bagaimana mencetak uang secara otomatis …

Bagaimana mendatangkan aliran uang tanpa henti, tanpa perlu kerja terus menerus. Anda set sekali, lalu hasilkan berkali-kali!!!

Menyenangkan bukan jika kita mempunyai system bisnis seperti ini..???

Buruan gabung dengan saya, klik disini !!!

Membandingkan Undang—Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Nama              :   Chrisyan Saputra

BP                    :   0910112156

Mata Kuliah   : Hukum Acara Peradilan Agama

 Pada dasarnya perubahan Undang-undang nomor 3 tahun 1989 oleh undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang nomor 50 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 2 UU No.7/1989, sebagai pelaksana kekuasaan sedangkan pada UU No.3/2006, sebagai pelaku kekuasaan. Sedangkan pada UU NO. 50/2009 sebagai kekuasaan kehakiman.

2. Pada Pasal 5 UU No.7/1989, Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan sedangkan pada UU No.3/ 2006, Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan

Pembuktian dalam Praktek Peradilan Perdata

Hakim yang memeriksa perkara perdata berwenang membagi beban pembuktian di antara para pihak yang bersengketa. Pembagian beban pembuktian tersebut dilaksanakan dengan mengingat asas fair trial dalam persidangan sehingga harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan.

Hukum pembuktian mengajarkan bahwa  pembuktian dilaksanakan berdasarkan atas prinsip berikut ini :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

MASIH ADA HAKIM YANG BERHATI MULIA.

Ini saya dapat dari salah satu grup di Facebook, saat ini mulai beredar bahwa berita ini hanya fikitif belaka, setelah coba ditelusuri oleh para ahli/praktisi pengadilan memang benar cerita ini "cukup mengada-ada" tetapi menurut saya jangan melihat dari sisi ini saja, pada hakikatnya cerita ini mengingatkan kita bahwa masih bnyak ketidakadilan di bumi Indonesia tercinta ini.. dan masih perlu tngan2 baru yg tegas, berani dan jujur unutk menanganinya... yang terpenting, cerita ini cukup mengetuk relung hati kita untuk menyadari keadaan penegakan hkum di bumi pertiwi kita.. LET'S CHANGED THE SYSTEM FOR MAKE A BETTER SYSTEM...

CONTOH EKSEPSI PERDATA

                                                                                                     Padang, 25 Mei 2012

JAWABAN DALAM PERKARA

No.149/Pdt/G/2012/PN.PDG

Antara

PT CIPTA ABADI………………….Tergugat

Lawan

                                      MILA RAMADHANI………………….Penggugat

 

Majelis Hakim yang saya hormati,

Terlebih dahulu saya selaku Penasehat Hukum, untuk dan atas nama PT CIPTA ABADI mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan eksepsi ini

Adapun jawaban tergugat ini adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: