Ijin prov, mencatut tulisannuya dalam blog ini...

Hehee... ^_^

 

Hubungan Presiden dan DPR

Saldi Isra

Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis Padang Email: saldiisra@yahoo.com

Naskah diterima: 13/8/2013 revisi: 29/8/2013 disetujui: 6/9/2013

Abstrak

Hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung “kusut”. Kedua belah pihak acapkali tidak memahami fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga. Ujungnya, pertikaian cenderung mengemuka dalam menjalankan peran masingmasing lembaga. Tulisan ini mencoba mengemukakan problematika hubungan dua lembaga negara: Presiden dan DPR.

DOWNLOAD PKPU NOMOR 1 TAHUN 2020

Download disini!!!

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang     : 

1.      bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2.      bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa