Ringkasa Hukum Perizinan

Dibawah ini adalah ringkasan Hukum perijinan yg saya terima di semester 5, apabila terdapat kekurangan harap ditambahkan y, trims.


Sifat-sifat izin :

1. Bebas
2. Terikat
3. Menguntungkan
4. Memberatkan
5. Izin yg segera berakhir
6. Izin yg berlangsung lama
7. Bersifat pribadi
8. Bersifat kebendaan

Unsur Izin :

1. Pihak, badan hukum, badan usaha
2. Objek pengaturan
3. Pengesahan / Keputusan pejabat
4. Merupakan Instrumen Yuridis yang diterbitkan oleh kepala dinas
5. Ada kewenangan no. menurut UU
6. Di tujukan untuk kegiatan tertentu
7. Harus memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu

Wewenang di bagi menjadi 3, yaitu :

• Atribusi => Atas nama dan yg menandatangani sama
• Delegasi => Atas nama pimpinan tapi yg menandatangani adalah bawahan
• Mandat => surat tugas.

Bentuk Izin :

• Organ yg berwenang
• Pihak yg dituju
• Dictum => surat izin berbentuk keputusan
• Ketentuan / substansi : Berisi larangan, perintah d an petunjuk
• Pembatasan / Persyaratan
• Pemberian alasan
• Pemberitahuan tambahan

Aspek Yuridis, menurut Dr. Asep Farlan :

1. Tujuan => untuk mengendalikan perilaku masyarakat yg mendapat izin untuk melaksanakan kegiatan
2. wewenang
3. Posedur => Adanya permohonan, persyaratan dan kepastian
4. Substansi
1. Perintah
2. Larangan
3. Petunjuk
5. Penegakan

Ketetapan tertulis :

1. Kewenangan Lembaga

2. Pencantuman Alamat => Alamat pemohon jelas

3. Substansi dalam diktum => Pertimbangan, hak dan kewajiban.

4. Persyaratan

5. Penggunaan Alasan

6. Pembahasan Substansi lainnya

Pengertian HAN, menurut para ahli :

a. R.A. Jamal

HAN adalah hukum yag mengatur administrasi antara warga negara dan pemerintah, yg menjadi sebab negara itu berfungsi.

b. Kusumadi Poedjosewojo

HAN adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa  menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.

c. E. Utrecht

HAN adalah Hukum yang menguji hubungan istimewa yang diadakan atas kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka.

d. Van aveldorn

HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan usahanya.

e. Djokosoetoro 

HAN adalah hukum yg mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan masyarakatnya.

Fungsi izin adalah :

a. Penertib

b. Mengatur

c. Budgetering => sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu

Tujuan Izin adalah :

Pengendalian aktivitas kegiatan masyarakat yg berpedoman baik yg berkepentingan maupun pejabat yg berwenang.

Pajak daerah adalah iuran wajib yg dilakukan pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yg seimbang yg dapat dipaksakan.

Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa tertentu yg khusus disediakan oleh pemda untuk pibadi / badan.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yg disediakan atau diberikan oleh pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang / badan hukum.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yg disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersil.